KABARFRESH.COM – Syafiudin Asmoro, Anggota Komisi V DPR RI, mulai angkat suara terkait banyaknya kontraktor yang mengeluh dan enggan bahkan kapok terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah.
Menurut Syafiudin, kondisi ini merupakan sinyal kuat bahwa ada persoalan serius dalam tata kelola proyek yang perlu segera dievaluasi secara menyeluruh.
“Ini bukan hanya soal keterlambatan pembayaran atau proses birokrasi yang berbelit, tapi sudah menyangkut iklim kerja yang tidak sehat bagi para pelaku jasa konstruksi,” jelas Syafiuddin dalam keterangan resminya, Rabu (4/6/2025).
Syafiuddin menilai bahwa mencuatnya fenomena ‘kapok proyek’ ini menunjukkan ketidakseimbangan antara risiko yang ditanggung kontraktor dan jaminan kepastian dari pihak pemerintah.
Banyak kontraktor kecil dan menengah yang mengeluh soal lambatnya pencairan dana, tingginya biaya operasional yang tidak ter-cover, serta kerumitan administrasi.” tuturnya.
Ia juga menegaskan, kalau dibiarkan, sektor konstruksi nasional bisa lumpuh pelan-pelan.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mendorong Kementerian PU dan lembaga-lembaga teknis terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan barang dan jasa, termasuk skema pembayaran, sistem penalti, dan ketentuan teknis lapangan yang dinilai memberatkan kontraktor.
“Kita ingin proyek-proyek strategis berjalan lancar, tapi kalau pelaku utamanya sudah ogah-ogahan ikut tender karena trauma, maka pembangunan akan terganggu. Ini harus jadi alarm,” tambahnya.
Syafiuddin menegaskan, Komisi V DPR RI akan mendorong agenda evaluasi tersebut dalam rapat kerja bersama mitra kementerian dan mendorong langkah konkret agar kontraktor terutama skala kecil dan menengah, tidak terus menjadi pihak yang dirugikan.
“Ke depan, perlu ada desain ulang sistem kemitraan antara pemerintah dan kontraktor yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan pembangunan jangka panjang.” pungkas Syafiuddin penuh harap.
